4 Kriteria Kebijakan Bisa Dijalankan Menurut Anies Baswedan

Menjelang pemilihan presiden seperti sekarang ini tentu banyak bermunculan pertanyaan yang terkait dengan kebijakan kebijakan yang sudah diambil pemerintahan terdahulu. Apakah akan diteruskan atau tidak. Termasuk salah satunya adalah tentang proyek IKN (Ibu Kota Negara).

Hampir semua calon presiden tentu mendapatkan pertanyaan tentang hal ini. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang diusung koalisi perubahan untuk persatuan. Beberapa pihak bahkan menuding Anies tidak bersedia untuk melanjutkan proyek tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya langkah Anies Baswedan menyikapi hal tersebut? Dalam acara talk show kick andy beberapa waktu yang lalu anies mendapatkan pertanyaan serupa dari Andy F Noya yakni apakah dia akan melanjutkan pembangunan IKN ini jika terpilih nanti?

Mendapat pertanyaan tadi Anies menjawab bahwa proyek IKN adalah undang-undang yang sudah diputuskan, dan undang-undang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, siapapun yang terpilih sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan undang undang yang berlaku. Ia menyebut bahwa dalam alokasi anggaran dan pengambilan keputusan terkait proyek tersebut, ia akan mengikuti prinsip kesetaraan, keadilan, kepentingan umum, dan berdasarkan data dan fakta serta aturan hukum yang berlaku.

Anies menjelaskan, "Dalam banyak kebijakan, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira langsung memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan." Ia menegaskan bahwa program-program dan kebijakan yang memberikan rasa keadilan bagi semua golongan, manfaat publik tidak hanya untuk segelintir orang saja, didukung oleh data dan fakta yang berdasarkan keilmuan yang jelas sehingga menghasilkan kebijakan yang masuk akal dan sesuai common sense, serta sesuai dengan regulasi dan perundang undangan yang berlaku di negara ini haruslah dilaksanakan.

Di kesempatan yang sama Anies juga menyampaikan bahwa kebijakan yang baik seharusnya tidak memerlukan kekuatan politik untuk bisa jalan. Kebijakan yang baik bisa berjalan dengan sendirinya karena jika kebijakan baik tersebut diberhentikan rakyat akan protes. Sebagai contoh kebijakan Bansos tidak banyak yang menanyakan apakah berhenti atau lanjut. Karena program ini memang baik dan tentu secara otomatis akan lanjut. Demikian juga program program lain seperti subsidi untuk petani misalnya.